Pengertian Kekuasaan Negara Menurut John Locke dan Teori Para Ahli

Terdapat beberapa macam teori konsep kekuasaan negara menurut para ahli. Dan diantara pendapat para ahli tersebut, muncul teori dari 2 orang ahli ternama yang kini sering digunakan dalam penjelasan mengenai konsep kekuasaan ini. Dua orang ahli tersebut adalah John Locke dan Montesquieu. Yang mana  masing-masing dari keduanya mengemukakan 3 macam kekuasaan negara yang diantaranya sebagai berikut.

Menurut Robert MacIver, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia.

Dapat dikatakan secara singkatnya kekuasaan adalah bentuk kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar bisa melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan.

Kekuasaan ini sering diterapkan dalam kita hidup bermasyarakat, seperti perintah orang tua agar anaknya tidak tidur malam, maka secara otomatis anak tidak bisa menolak. Ataupun Kepala Sekolah yang memberikan sanksi skorsing kepada murid karena membolos, akibatnya murid tidak boleh datang ke sekolah. Itu semua merupakan contoh kecil dari penerapan Kekuasaan. Semakin besar suatu lembaga maka semakin tinggi kekuasaannya.

Pengertian Kekuasaan Negara adalah wewenang yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa (negara) untuk mengaturseluruh rakyatnya dalam mencapai suatu bentuk keadilan dan kemakmuran-keteraturan, serta wewenang menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain.

Dalam kenyataan terlihat bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat di dalam masyarakat, seperti : perkumpulan olahraga, musik dan lain-lain.

Macam-macam Kekuasaan Negara Menurut John Locke

John Locke - Teori kekuasaan Negara
John Locke - Teori kekuasaan Negara

Menurut teori dari John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Federatif dan Kekuasaan Eksekutif. Secara singkat ketiga macam kekuasaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:


  • Kekuasaan Legislatif yaitu  kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang (UU).
  • Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.
  • Kekuasaan Federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri.


Macam-macam Kekuasaan Negara Menurut Montesquieu

Teori kekuasaan menurut Montesquieu juga hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke, dimana ia berpendapat bahwa kekuasaan Negara itu dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

  • Kekuasaan legislatif , merupakan kekuasan yang dapat digunakan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang.
  • Kekuasaan Eksekutif, merupakan kekuasaan yang digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang.
  • Kekuasaan Yudikatif, merupakan kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

Teori yang telah dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan dari teori John Locke. Dimana konsep Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, sehingga fungsi mengadili itu sendiri dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Menurut Monstesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai fungsi atau tugasnya, maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis ini, bertujuan agar perilaku tindakan sewenang-wenang dari raja atau penguasa dapat dihindari. Konsep Teori pemisahan Kekuasaan Negara ini sering juga disebut Trias Politika. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat.

Untuk mengetahui apakah artikel ini bermanfaat bagi temen-temen, silahkan berkomentar dibawah ya...

Daftar Pustaka

Christine S.T., Kansil. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian Kekuasaan Negara Menurut John Locke dan Teori Para Ahli"

Posting Komentar

Blog ini jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan Saran dari Sobat Pembaca