Pengertian BUMN Dan Penjelasanya Secara Lengkap

BUMN - google image

Apa pengertian BUMN? Dan apa peranannya dalam perekonomian nasional? Berikut penjelasan lengkap mengenai Pengertian BUMN Dan Penjelasanya Secara Lengkap.

Pengertian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)


Menurut UU RI No.19 Tahun 2003, Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dengan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003, BUMN adalah salah satu pelaku ekonomi dalam system perekonomian nasional, disamping Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung menurut demokrasi ekonomi.

BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, dan perdagangan serta kontruksi.

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

Ciri-ciri BUMN adalah sebagai berikut:

Pemerintah bertindak sebagai pemegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dari permodalan badan usaha.
Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan badan usaha.
Pengawasan dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang berwenang.
Segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab berada di tangan negara.
Melayani kepentingan umum, selain untuk memperoleh keuntungan.
Sebagai stabilisator perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebagai sumber pemasukan negara.
Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara.
Modalnya dapat berupa saham dan obligasi untuk BUMN yang telah go public.
Dapat menghimpun dana dari pihak lain baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar negeri.


Fungsi BUMN (Badan Usaha Milik Negara)


BUMN memiliki beberapa Fungsi dan Peranan yang diantaranya adalah sebagai berikut :
Sebagai penyedia jasa dan barang ekonomis yang tidak disedikan oleh swasta
Menjadi alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
Sebagai badan pengelola pada cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat luas
Sebagai fasilitator dalam pelayanan kebutuhan masyarakat
Sebagai pelopor pada beberapa sektor usaha yang masih belum diminati oleh pihak swasta,
Penyedia lapangan pekerjaan
Penghasil devisa bagi negara
Sebagai pembantu untuk pengembangan usaha kecil koperasi,
Pendorong aktivitas masyarakat untuk memaksimalkan berbagai lapangan usaha.


Tujuan didirikannya BUMN antara lain yaitu untuk:

Memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian nasional dan khususnya penerimaan negara.
Mengejar keuntungan yang optimal.
Menyelenggarakan keuntungan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Menjadi perintis berbagai kegiatan usaha yang masih belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
Turut aktif memberikan bantuan serta bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.


Macam-Macam Bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara)


Menurut UU RI No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua jenis, yaitu Badan usaha perseroan (Persero) dan badan usaha umum (Perum). Adapun penjelasan kedua jenis BUMN tersebut akan dibahas di bawah ini:

Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk., PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk., PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia.

Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri menurut Perundang – undangan
Modal berbentuk saham
Status perseroan terbatas diatur menurut perundang-undangan
Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
Tidak mendapatkan fasilitas dari negara
Pegawai persero berstatus pegawai negeri
Pemimpin berupa direksi
Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan


    2.  Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

Melayani kepentingan masyarakat yang umum
Pemimpin berupa direksi atau direktur
Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
Pengelolaan modal berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
Menambah keuntungan kas negara
Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public


Beberapa Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

Perum Damri. Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Perum Balai Pustaka, Perum Jasatirta, Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas

Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Badan Usaha Milik Negara memiliki beberapa macam fungsi dan peran, begitu juga dengan manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat indonesia. Beberapa manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut :
Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa
Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komiditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non migas.
Mengisi kas keuangan negara dengan bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.


Kendala-kendala yang sering dihadapi BUMN antara lain :

Masih belum dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau
Masih belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, dan keterbatasan sumber daya.

Sementara itu, perkembangan ekonomi global yang berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis terutama berkaitan dengan globalisasi seperti kesepakatan World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), menuntut BUMN untuk lebih kompetitif dan profesional.
Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan perannya dalam perkembangan perekonomian global, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme. Diantaranya dengan membenahi pengelolaan dan pengawasan menurut prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik (good corporate governance).

Sumber Permodalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


Menurut pengertian BUMN yang didasari oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, maka modal suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara dengan melalui penyertaan langsung. Dapat disimpulkan bahwa sumber permodalan BUMN menurut ketentuan tersebut adalah:

Penyertaan negara semata apabila BUMN merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau Penyertaan negara dan swasta apabila BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.

1. Penyertaan Modal Negara

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara merupakan dasar hukum dari kewenangan pemerintah sebagai wakil negara untuk menyertakan modalnya kepada BUMN.
[2] Menurut pasal tersebut, salah satu kewenangan pemerintah berkenaan dengan keuangan negara adalah memberikan penyertaan modal baik kepada perusahaan negara maupun perusahaan daerah.Modal yang disertakan negara dalam BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
[3] Pengertian harta kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero atau Perum.
[4] BUMN merupakan badan hukum dan sebagaimana suatu badan hukum, salah satu ciri badan hukum yaitu harus mempunyai harta kekayaan tersendiri atau terpisah, karena itu BUMN harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan negara.
[5] Penyertaan modal negara dalam BUMN bersumber dari:
1) anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2) kapitalisasi cadangan;
3) sumber lainnya[6].
Setiap penyertaan modal negara dalam BUMN dengan dana yang berasal dari APBN harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. [7] Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap penyertaan negara dengan sumber dana di luar APBN. [8]

2. Penyertaan Pihak Swasta

Partisipasi modal swasta hanya diperkenankan dalam BUMN berbentuk Persero. Dalam suatu Persero kepemilikan negara sekurang-kurangnya 51%. [9] Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam permodalan suatu Persero.[10]

Peran BUMN dalam Perekonomian Nasional

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pelaku utama dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut adalah sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup masyarakat banyak.

Peran BUMN yang lain yaitu sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang masih belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha.


Akan tetapi, menurut hasil evaluasi, usaha yang telah dilakukan oleh BUMN dirasa masih belum mencukupi seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam. Sehingganya diperlukan juga adanya peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sebagai penyeimbang dan pendukung dalam peningkatan pemasukan Negara.

Terima kasih sudah mau berkunjung....

Sumber :
http://ekonomisajalah.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-tujuan-jenis-dan-peran-bumn.html
http://ahlibaca.com/pengertian-bumn-fungsi-jenis-peran-bentuknya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian BUMN Dan Penjelasanya Secara Lengkap"

Posting Komentar

Blog ini jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan Saran dari Sobat Pembaca