Pengertian Penyuluhan Pertanian Menurut Ahli

Pengertian Penyuluhan Pertanian
Terminologi penyuluhan (extension), pertama kali dikenal pada pertengahan abad 19 oleh universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar tahun 1850 (Swanson, 1997). Dalam perjalanananya van den Ban (1985) mencatat beberapa istilah seperti di Belanda disebut voorlichting yang berarti obor yang berfungsi untuk menerangi, di Jerman lebih dikenal sebagai “advisory work” (beratung), vulgarization (Perancis), dan capacitacion (Spanyol). Roling (1988) mengemukakan bahwa Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat top-down. 

Karena itu, dia kemudian menawarkan beragam istilah pengganti extension seperti: animation, mobilization, conscientisation. Di Malaysia, digunakan istailh perkembangan sebagai terjemahan dari extension, dan di Indonesia menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting (Adjid, 2001).

Diskusi tentang penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah, karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan karena penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peran penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan.
 
Rahmat Pambudi, pada awal 1996 mulai melontarkan pentingnya istilah pengganti penyuluhan, dan untuk iitu dia menawarkan penggu-naan istilah transfer teknologi sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1982). Pada tahun 1998, Mardikanto mena-warkan penggunaan istilah edfikasi, yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti istilah penyuluhan, Margono Slamet pada kesempatan seminar penyuluhan pembangunan (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada dasawsaa r 1990-an.

Terkait dengan hal tersebut, dalam perjalanannya, kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti:
  1. Penyebar-luasan (informasi)
  2. Penerangan/penjelasan
  3. Pendidikan non-formal (luar-sekolah)
  4. Perubahan perilaku
  5. Rekayasa sosial
  6. Pemasaran inovasi (teknis dan sosial)
  7. Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan, dll)
  8. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
  9. Penguatan komunitas (community strengthening)
Penyuluhan Sebagai Proses Penyebar-Luasan Informasi
Sebagai terjemahan dari kata “extension”, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini, merupakan peyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis.Implikasi dari pengertian ini adalah:
  1. Sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi (peneliti, pusat informasi, institusi pemerintah, dll) melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi kliennya. Dalam hubungan ini, penyuluh harus mengoptimalkan peman-faatan segala sumberdaya yang dimiliki serta segala media/ saluran informasi yang dapat digunakan (media-masa, internet, dll)agar tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumber informasi “baru” oleh kliennya.
  2. Penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metoda, nilai-nilai perilaku, dll. Hal ini penting, karena di samping dari penyuluh, masyarakat seringkali juga memperoleh informasi/inovasi dari sumber-sumber lain (aparat pemerintah, produsen/ pelaku bisnis, media masa, LSM) yang tidak selalu “benar” dan bermanfaat/ mengun-tungkan masyarakat/kliennya. Sebab,dari pengalaman menunjukkan, informasi yang datang dari “luar” seringkali lebih berorientasi kepada “kepentingan luar” dbianding keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya.
  3. Penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari “dalam” baik yang berupa “kearifan tradisional” maupun “endegenuous technology”. Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial/budaya, maupun kesesuainnya dengan kebutuh-an pengembangan komunitas setempat.
  4. Pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masya-rakat, di samping: inovasi teknologi, kebijakan, manajemen, dll. Hal ini penting, karena yang untuk pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali sangat tergan-tung kepada kemauan dan keputusan politik. Sebagai contoh, program intensifikasi padi terbukti tidak banyak memberikan perbaikan kesejahteraan petani. Demikian juga yang terjadi kaitannya dengan kebijakan impor beras, gula, daging, dll.

Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan
Penyuluhan yang berasal dari kata dasar “suluh” atau obor, eskaligus sebagai terjemahan dari kata “voorlichting” dapat diartikan sebagai kegiatanpenerangan atau memberikan terang bagi yang dalam ke-gelapan. Sehingga, penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (beneficiaries), sehinggamereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru-penerangnya. Terkait dengan istilah penerangan, ppenyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat “searah” melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi “timbal-balik” yang memusat (convergence) sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan .

Hal ini penting, agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat “pemaksaan kehendak” (indoktrinasi, agitasi, dll) melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan mnasyarakat kliennya secara berkelanjutan.

Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku
Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya). Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada “penyebar-luasan informasi/inovasi”, dan “memberikan penerangan”, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat-tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) yang menjadi “klien” penyuluhan”.

Sebagai contoh: Pada penyuluhan penggunaan pupuk terhadap tanaman tertentu,, kegiatan penyuluhan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian penerangan atau penjelasan kepada petani, tetapi harus dilakukan terus-menerus sampai petani tersebut mau menggunakan, bahkan secara mandiri mau berswadaya untuk membeli pupuk tersebut. Implikasi dari penegertian perubahan perilaku ini adalah:
  1. Harus diingat bahwa, perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat/klien yang menjadi “sasaran utama” penyuluhan, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua stakeholders pembangunan, terutama aparat pemerintah selaku pengambil keputusan, pakar, peneliti, pelaku bisnis, aktiivis LSM, tokoh masyarakat dan stakeholders pemba-ngunan yang lainnya.
  2. Perubahan perilaku yang tejradi, tidak terbatas atau berehnti setelah masyarakat/klien mangadopsi (menerima, menerapkan, mengikuti) informasi/inovasi yang disampaikan, tetapi juga ter-masuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terha-dap inovasi yang sudah diyakininya, manakala ada informasi/inovasi/kebijakan baru yang lebih bermanfaat bagi perbaikan kesejahteraannya. 
  3. Dari contoh penyuluhan pemupukan di atas, kegiatan penyuluhan tidak berhenti sampai pada tumbuhnya swadaya masyarakat untuk menggunakan dan membeli pupuk, tetapi juga kesiapannya untuk menerima “pupuk baru” sebagai pengganti pupuk yang disuluhkan itu.
  4. Perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak terbatas pada kesediaanya untuk menerapkan/menggunakan inovasi yang ditawarkan, tetapi yang lebih penting dari kese-muanya itu adalah kesediaannya untuk terus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan (life long education).
Penyuluhan Sebagai Proses Belajar/Proses Belajar
Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi ling-kungan fisik maupun social ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman).

Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubah-annya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keung-gulan “baru” yang diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, dalam konsep “akademik” dapat mudah dimaklumi, tetapi dalam prektek kegiatan, perlu dijelas-kan lebih lanjut. Sebab pendidikan yang dimaksud di sini tidak ber-langsung vertikal yang lebih bersifat “menggurui” tetapi merupakan pendidikan orang-dewasa yang berlangsung horizontal dan lateral yang lebih bersifat “partisipatif”. Dalam kaitan ini, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadar-an (sikap), pengetahuan, dan ketrampilan “baru” yang mampu meng-ubah perilaku kelompok-sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyara-katnya. Jadi, pendidikan dalam penyuluhan adalah proses belajar bersama.

Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial
SDC (1995) menyatakan bahwa, penyuluhan tidak sekadar merupa-kan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memper-baiki kehidupan masyarakatnya .

Yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyara-kat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti: demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dll.

Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial (Social Engineering)
Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Karena kegiatan rekayasa-sosial dilakukan oleh ”pihak luar”, maka relayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak-luar (perekayasa). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima. Sebab, rekayasa-sosial yang pada dasar-nya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok-sasarannya, seringkali dapat berakibat negatip, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyara-kat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

Sebagai contoh: Upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memang diperlukan, tetapi jika dalam proses untuk berpartisipasi tersebut masyarakat dituntut kesediaannya untuk banyak berkorban termasuk mengorbankan hak-hak normatifnya sebagai warga negara (harus tunduk, tidak boleh membantah, dll) maka proses reklayasa sosial seperti itu bukanlah perubahan-sosial sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki oleh kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan Sebagai Proses Pemasaran Sosial (Social Marketing).
Yang dimaksud dengan “pemasaran sosial” adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa-sosial yang lebih berkonotasi untuk “membentuk” (to do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang “baru” sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk “menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa-sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusandalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Termasuk dalam pengertian “menawarkan” di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerak-kan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan hakiki di sini adalah, masyarakat berhak menawar bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, akan merugi-kan, atau membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya.

Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)
Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyu-luhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengem-bangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih ber-manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pember-dayaan tersebut, terkandung pema-haman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat kemam-puan (capacity strenghtening) masyarakat, agar mereka dapat berpar-tisipasi secara aktif dalam keseluruahn proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (penyuluh, LSM, dll)

Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas (Capacity Strenghtening)
Yang dimaksud dengan penguatan kapasitas di sini, adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelom-pok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diarti-kan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap indiividu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber-daya yang dimiliki secara lebih berhasil-guna (efektif) dan berdaya-guna (efisien) secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini, kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau meng-hasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Penguatan masyarakat disini, memiliki makna-ganda yang bersifat timbal-balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk melebih mampukan indiividu agar lebih mampu ber-peran di dalam kelompok dan masyarakat global, di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global. Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkem-bang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapa tdimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelom-pok, dan masyarakat global (UNDP, 1998)

Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi Pembangunan
Sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluh-an tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah, untuk menumbuh-kembangkan partisi-pasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). Di dalam pengertian “menumbuh-kembangkan”, terkandung upaya-upaya untuk:
  1. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman
  2. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis dan non-ekonomis)
  3. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Sedang yang dimaskud dengan “partisipasi” tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk berkorban, tetapi berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, sejak: pengambilan keputusan tentang penting-nya pembangunan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Redefinisi Penyuluhan Pertanian
Dalam kepustakaan yang selama ini dapat dijumpai, dapat disimpul-kan bahwa penyuluhan pertanian diartikan sebagai pendidikan luar-sekolah yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar dapat bertanii lebih baik, berusahatani yang lebih menguntungkan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan masyarakatnya (Wiriatmadja, 1976; Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, 1981; Mardikanto, 1993)

Pemahaman tersebut tidak seluruhnya salah, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan kehidupan masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian, baik yang menyangkut kontek dan kontennya, oleh Saragih (2002) dinilaipenting untuk melakukan “redefinisi” yang menyangkut penger-tian “penyuluhan pertanian” Perubahan-perubahan tersebut telah melanda semua “stakeholder” pembangunan pertanian, yang membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap perubahan perilaku masing-masing.

Meskipun demikian, dalam UU No 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah:

Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadar-an dalam pelestarian fungsilingkungan hidup.

Terhadap berbagai pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu:
  • Penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan/pengembangan masyraakat dalam arti l uas.
  • Dalam praktek, pendidikan selalu dikonotasikan sebagai kegiatan pengajaran yang bersifat “menggurui” yang membedakan status antara guru/pendidik yang selalu “lebih pintar” dengan murid/ peserta didik yang harus menerima apa saja yang diajarkan oleh guru/pae. ndidikny 
  • Pemangku kepentingan (stakeholders) agribisnis tidak terbatas hanya petani dan keluarganya.
  • Penyuluhan pertanian bukanlah kegiatan karitatif (bantuan cuma-cuma atas dasar belas-kasihan) yang menciptakan rgankteutengan
  • Pembangunan pertanian harus selalu dapat memperbaiki produk-tivitas, pendapatan dan kehidupan petani secara berkelanjutan.
Telaahan beragam pengertian yang terkandung dalam istilah “penyuluhan” sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa penyuluhan dapat diartikan sebagai: proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk member -dayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatip, agar terjadi per-ubahan perilaku pada diri semua stakeholders (indiividu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pemba-ngunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatip yang semakin sejahtera secara berke-lanjutan.

Falsafah Penyuluhan Pertanian
Kata falsafah memiliki pengertian yang beragam. Butt (1961) mengartikan falsafah sebagai suatu pandangan hidup. Dahama dan Bhatnagar (1980) mengartikan falsafah sebagainya landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijkan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan di dalam praktek.

Dalam khasanah kepustakaan penyuluhan pertanian, banyak kita jumpai beragam falsafah penyuluhan pertanian. Berkaitan dengan itu, Ensminger (1962) mencatat adanya 11 (sebelas) rumusan tentang falsafah penyuluhan. Di Amerika Serikat juga telah lama dikembangkan falsafah 3-T: Teach, Truth, And Trust (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan). Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. 

Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Rumusan lain yang lebih tua dan nampaknya paling banyak dikemukakan oleh banyak pihak dalam banyak kesempatan adalah, yang dikutip Kelsey dan Hearne (1955) yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengem- bangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa: falsafah penyuluh-an adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (helping people to help themselves). Supadi (2006) memberikan catatan bahwa dalam budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang ”lebih tinggi” dibanding yang dibantu.

Pemahaman seperti itu, sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan. Oleh karena itu, pemahaman konsep ”membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri” harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua-belah pihak dalam kedudukan yang setara. 

Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:
  1. Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990). Kehadiran penyu-luh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, mengge-rakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. 
  2. Penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan keman-dirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk ber-swakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggara-nya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.
  3. Penyuluhan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.
Berkaitan dengan falsafah “helping people to help themselves” Ellerman (2001) mencatat adanya 8 (delapan) peneliti yang mene-lusuri teori pemberian bantuan, yaitu:
  • Hubungan Penasehat dan Aparat Birokrasi Pemerintah (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang: ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi: antara aparat pemerintah dan masyarakat, antar sesama aparat, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan yang menimati keuntungan dari kebijakan pemerintah.
  • Hubungan Guru dan Murid (John Dewey), dengan memberikan:
  1. Kesempatan untuk mengenali pengalamanannya,
  2. Stimulus untuk berpikir dan menemukan masalahnya sendiri,
  3. Memberikan kesempatan untuk melakukan “penelitian”
  4. Tawaran solusi untuk dipelajari
  5. Kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung
  • Hubungan Manajer dan Karyawan (Douglas McGregor), melalui pemberian tanggungjawab sebagai alat kontrol diri (self controle) 
  • Hubungan Dokter dan Pasien (Carl Rogers), melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri. Uji-coba kegiatan melalui pemberian dana dan manajemen dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.
  • Hubungan Guru Spiritual dan Murid (Soren Kierkegaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya (diri sendiri). Guru tidak boleh menonjolkan kelebihannya, tetapi harus merendah diri, siap melayani,dan menyediakan waktu dengan sabar 
  • Hubungan Organisator dan Masyarakat (Saul Alinsky), melal ui upaya demokratisasi, menumbuh-kembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk meme-cahkan masalahnya sendiri.
  • Hubungan Pendidik dan Masyarakat (Paulo Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri. 
  • Hubungan Agen-pembangunan dan Lembaga Lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang (masyarakat) dan membantu agar mereka dapat mealkukan perbaikanperbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Mengacu kepada pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses pendidikan, di Indonesia dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi: 
  1. Ing ngarso sung tulodo, mampu memberikan contoh atau taladan bagi masyarakat  sasarannya; 
  2. Ing madyo mangun karso, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba; 
  3. Tut wuri handayani, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang /meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya.
Masih bertolak dari pemahaman penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, Mudjiyo (1989) mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme, yang berarti bahwa penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, penyuluhan pertanian harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Meskipun demikian, penyuluhan harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan, dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit direalisir.

Lebih lanjut, karena penyuluhan pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus sarana pelancar atau bahkan penentu kegiatan pembangunan, Slamet (1989) menekankan perlunya 
  1. Perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat “regulatif sentralistis” mendjai “fasilitatif partisipatif ”, dan 
  2. Pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai “local agriclutural practices”.
Pemahaman seperti itu, mengandung pengertian bahwa:
  1. Administrasi penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari “pusat” yang kaku, karena hal ini seringkali menja-dikan petani tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan admi-nistrasi yang terlalu “sentralistis” seringkali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah-daerah, karena masih menunggu petunjuk atau restu dari pusat. Di pihak lain, dalam setiap permasalahan yang dihadapi, peng-ambilan keputusan yang dilakukan oleh petani seringkali ber-dasarkan pertimbangan bagaimana untuk dapat “menyelamatkan keluarganya”. Dalam kasus-kasus seperti itu, seharusnya penyuluh diberi kewenangan untuk secepatnya pula mengambil inisiatifnya sendiri. Karena itu, administrasi yang terlalu “regulatif” seringkali sangat membatasi kemerdekaan petani untuk mengambil keputusan bagi usahataninya.
  2. Penyuluh, selain memberikan “ilmu”nya kepada petani, ia harus mau belajar tentang “ngelmu”nya petani yang seringkali dianggap tidak rasional (karena yang oleh penyuluh dianggap rasional adalah yang sudah menjadi petunjuk pusat). Padahal, praktek-praktek usahatani yang berkembang dari budaya lokal seringkali juga sangat rasional, karena telah mengalami proses “trial and error” dan teruji oleh waktu.

Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian
Mathews menyatakan bahwa: prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landas-an pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya dtei rapkan dalam dunia akademis, Leagans(1961) menilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyuluhan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator penyuluhan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:
  1. Mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketram-pilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
  2. Akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ penyuluhan dimasa-masa mendatang.
  3. Asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan / peristiwa yang lainnya, misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usahaa-usaha pemupukan, dll. 

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencakup:
1) Minat dan Kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenyui sesuai dengan terse-dianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.

2) Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuk organisasi masyarakat bawah, sejak da ri setiap keluarga/kekerabatan.

3) Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperha-tikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk seti-ap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.

4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan  perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dll.

5) Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.

6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda penyuluhan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dialkukan oleh masyarakat sasarannya.

7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pangalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosialbudaya) sasarannya. Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.

9) Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhannya.

10) Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).

11) Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:
  • Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga,
  • Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan,
  • Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama
  • Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
  • Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usahatani,
  • Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
  • Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluar-ga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
  • Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakat-nya.
12) Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.
Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.

Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang pripn-sprinsip (Soedijanto, 2001 ):
  1. Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
  2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.
  3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melak-sanakan kegiatan dengan penuh tanggung-jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.
  4. Partisipatip, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak peng-ambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, eva-luasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
  5. Egaliter, yang menempatkan semua stakehoder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa diirendahkan.
  6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders.
  7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.  Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
  8. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
  9. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian Penyuluhan Pertanian Menurut Ahli"

Posting Komentar

Blog ini jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan Saran dari Sobat Pembaca