Pengertian, Fungsi, Asas Dan Dasar Hukum Pers

Pengertian, Fungsi, Asas Dan Dasar Hukum Pers 
Dalam rentang waktu peradaban manusia, Pers merupakan salah satu sarana perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara. Hal ini dikarenakan pers berfungsi menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi socsal dan partisipasi masyarakat. Demikian signifikansinya fungsi Pers maka seyogyanya Pers harus mendapat tempat dan perlakuan yang sama dalam mengembangkan jati dirinya. 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pers diartikan : 
1. Usaha Percetakan dan Penerbitan. 
2. Usaha pengumpulan data dan penyiaran berita.
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio.
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita.
5. Medum penyiaran berita sperti surat kabar, majalah, dan radio, televisi, dan film.

Sedangkan dalam kamus hukum pers diartikan sebagai usaha-usaha yang berhubungan dengan percetakan, penerbitan, kewartawanan, penyiaran berita di surat kabar, majalah radio, film dan televisi.

Oemar Seno Adji member definisi Pers yang dapat ditinjau dari arti sempit dan arti luas yaitu:
1. Pers dalam arti sempit mengandung di dalamnya penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis
2. Pers dalam arti luas memasukan di dalamnya semua mass media komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan

Leksikom komunikasi, memberikan definisi yang serupa tentang Pers dengan kedua definisi di atas sebagai berikut:
1. Usaha percetakan atau penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan televisi

Pers mempunyai segi lain, bukan sekedar mencerminkan apa yang terjadi secara reaktif, secara paska kejadian, post facktum, tetapi melihat lebih dulu, merencanakan dan mengagendakan. Pers bukan saja riding the news, tetapi, sebutlah sekedar untuk membedakan, making the news, planning the news. Dari sisi inilah, pers dikatakan tidak sekedar terbawa oleh peristiwa dan masalah, tetapi semacam membuat, menentukan atau lebih proposional mempengaruhi agenda.

6. Asas Pers
Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyatakan, kemerdekaan pers ialah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 

Demokrasi ialah Bentuk atau system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintah dan rakyat), gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Keadilan berasal dari kata adil yaitu tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil. Supremasi diartikan sebagai kekuasaan tertinggi (teratas). Jadi supremasi hukum, dimana hukum merupakan kekuasaan tertinggi atau kekuasaan teratas. 

7. Fungsi Pers
Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut : 
a. Pers nasional mempunyai fungsi sebgai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial. 
b. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 

Sedangkan Kusumaningrat mengemukakan fungsi pers tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Fungsi Informatif
Fungis informative merupakan fungsi memberi informasi melalui berita secara teratur kepada khlayak. Pers menghimpun berita yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak dan kemudian menulisnya.

b. Funsi Kontrol
Pers yang bertanggung jawab tentu akan akan masuk ke balik ke panggung kejadian, menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus meberitakan apa yang berjalan baik dan berjalan tidak baik.

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Tentang Pers
Dasar pertimbangan dilakukannya reformasi hukum pers ada lima, yang dapat dilihat di bagian konsiderans menimbang dalam undang-undangnya. 

Pertama, kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. 

Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Ketiga, Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dalam campur tangan dan paksaan dari mana pun. 

Keempat, karena pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Kelima, karena Undang-undang Pers Lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 

Selain kelima dasar pertimbangan di atas, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Pers disebutkan enam pokok pikiran yang dirumuskan dalam membentuk Undang-undang Pers.

Pertama, agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang Pers. 

Kedua, adanya keyakinan bahwa dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transaparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. 

Ketiga, dipahami bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dengan Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM. 

Keempat, diyakini bahwa pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi nepotisme (KKN), maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. 

Kelima, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, Pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut Pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. 

Keenam, untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-undang Pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Senada dengan kelima dasar pertimbangan dan keenam pokok pikiran diundangkannya Undang-undang Pers di atas, pada akhir bulan April 2004 Komisi Konstitusi (KK) setuju memasukkan perlindungan kebebasan pers di dalam UUD 1945, dan akan diatur dalam Pasal 28 huruf G. Bunyi rumusan pasal yang disepakati akan masuk dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 itu adalah, negara melindungi kebebasan Pers dan kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan Pers adalah bagian dari hak azasi manusia yang harus diakui dan dilindungi dalam konstitusi. Penyebutan secara eksplisit ini sangat penting, dan dimaksudkan agar pemerintah atau parlemen yang melaksanakan konstitusi tidak seenaknya menjabarkan perlindungan kemerdekaan pers sesuai dengan politik hukum penguasa saat itu.

Seperti sudah disebutkan di atas, Undang-undang Pers diundangkan pada tahun 1999, sedangkan Komisi Konstitusi baru pada akhir April 2004 menyetujui dimasukkannya perlindungan negara atas kebebasan Pers di dalam Undang-udang 1945. Undang-undang Pers menggunakan istilah kemerdekaan Pers, dan Komisi Konstitusi menggunakan istilah kebebasan Pers. Dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara istilah kemerdekaan Pers dengan istilah kebebasan Pers. Istilah yang dipergunakan secara normatif adalah kemerdekaan Pers, tetapi dalam bahasa lisan, lebih suka digunakan istilah kebebasan Pers. Kemerdekaan Pers adalah kebebasan Pers, dan sebaliknya kebebasan Pers adalah kemerdekaan Pers. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan sebagai jaminan kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan Pers dengan demikian akan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28 huruf G Undang-undang 1945, dan dalam Undang-undang Pers.

2. Kode Etik Jurnalistik
Pasal 7 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menerangkan, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Menindaklanjuti mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam lampiran peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan :

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan deklarasi Universal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan Pers ialah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan per situ, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab social, keberagaman masyarakat dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati has asasi setiap orang, karena itu pers dituntut professional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakan integeritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Selanjutnya dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran pasal ini menguraikan :
a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. 
b. Akurat, berarti bias dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 
c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 
d. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian, Fungsi, Asas Dan Dasar Hukum Pers"

Posting Komentar

Blog ini jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan Saran dari Sobat Pembaca