Pengertian Dan Metode-Metode Pengadaan Menurut Ahli

Pengertian Pengadaan
Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang/jasa pada institusi atau instansi pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Proses pengadaan ini sama halnya dengan proses pembelian atau akuisisi pada sebuah perusahaan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan acuan terbaru bagi penyelenggaraan proses pengadaan pemerintah setelah dicabutnya Keppres nomor 80 Tahun 2003. Dalam Peraturan

Presiden tersebut disebutkan bahwa :
”Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Berdasarkan pengertian di atas, pengadaan merupakan kegiatan yang dimulai dari proses merencanakan kebutuhan barang/jasa sampai diperolehnya barang/jasa tersebut oleh instansi/institusi pemerintah. Adapun identifikasi kebutuhan menurut Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang adalah sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran (PA), yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Instansi/Institusi, mengidentifikasikan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D);
  2. Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa pada angka 1 di atas, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.
  3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada angka 2 di atas dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD.
Satu hal yang membedakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan aturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, adalah bahwa pada Perpres Nomor 54 telah lebih jelas mengatur mengenai perencanaan pengadaan barang/jasa seperti yang tercantum dalam lampiran tersebut. (http://khalidmustafa.info)

Senada dengan pengadaan pada instansi pemerintah, pada sebuah perusahaan terdapat sistem akuntansi pembelian yang merupakan sistem yang digunakan dalamperusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan (Mulyadi, 2008:299).

Fungsi pembelian yang merupakan salah satu fungsi dalam Sistem Akuntansi Pembelian pada perusahaan, bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih (Mulyadi, 2008:300).

Sebagaimana fungsi pembelian pada sebuah perusahaan, instansi pemerintahan pun memiliki sebuah unit khusus yang memiliki peran yang sama dengan fungsi pembelian yaitu Unit Layanan Pengadaan.

Unit Layanan Pengadaan menurut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Metode-Metode Pengadaan
Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2008:5). Adapun prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian pada sebuah perusahaan di antaranya adalah prosedur permintaan penawaran dan pemilihan pemasok.

Terkait dengan kegiatan perusahaan dalam menentukan jenjang wewenang pemilihan pemasok, terdapat tiga bagian sistem akuntansi pembelian, di antaranya (Mulyadi, 2008:302):
  1. Sistem akuntansi pembelian dengan pembelian langsung. Dalam sistem pembelian ini, pemasok dipilih langsung oleh fungsi pembelian, tanpa melalui penawaran harga. Biasanya pembelian dengan pengadaan langsung ini meliputi jumlah rupiah yang kecil dalam sekali pembelian.
  2. Sistem akuntansi pembelian dengan penunjukan langsung. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh fungsi pembelian dengan terlebih dahulu dilakukan pengiriman permintaan penawaran harga kepada paling sedikit tiga pemasok dan didasarkan pada pertimbangan haraga penawaran dari para pemasok tersebut.
  3. Sistem akuntansi pembelian dengan lelang. Dalam sistem akuntansi pembelian ini, pemilihan pemasok dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk, melalui lelang yang diikuti oleh pemasok yang jumlahnya terbatas. Prosedur pemilihan pemasok dengan lelang ini dilakukan melalui beberapa tahap berikut ini :
  1. Pembuatan rerangka acuan (term of reference), yang berisi uraian rinci jenis, spesifikasi, dan jumlah barang yang akan dibeli melalui lelang.
  2. Pengiriman rerangka acuan kepada para pemasok untuk kepentingan pengajuan penawaran harga.
  3. Penjelasan kepada para pemasok mengenai rerangka acuan tersebut.
  4. Penerimaan penawaran harga dengan dilampiri dengan berbagai persyaratan lelang oleh para pemasok dalam amplop tertutup.
  5. Pembukaan amplop penawaran harga oleh panitia lelang di depan para pemasok.
  6. Penetapan pemasok yang dipilih (pemenang lelang) oleh panitia lelang.
Sejalan dengan penentuan jenjang wewenang pemilihan pemasok pada Sistem Akuntansi Pembelian di atas, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah pun dikenal beberapa metode pengadaan, di antaranya menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :
  1. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
  2. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
  3. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  4. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  5. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.
  6. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
  7. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu dengan harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
  8. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
  9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa. 
  10. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa perbedaaan antara jenjang wewenang pada Sistem Akuntansi Pembelian dengan Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel Perbedaan antara Jenjang Wewenang Pemilihan Pemasok pada Sistem Akuntansi Pembelian Perusahaan dengan Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kompetensi Ahli Pengadaan
Kompeten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwewenang. Sedangkan kompetensi didefinisikan sebagai kewenangan untuk menentukan. Ahli adalah orang yang mahir; menguasai, paham sekali di suatu ilmu; orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu.

Sedangkan pengadaan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yaitu
“Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau disebut LKPP merupakan sebuah lembaga Pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Perpres No. 106 Tahun 2007). Tugas LKPP adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang di antara tugas tersebut adalah penyelenggaraan fungsi penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi penyusunan dan perumusan tersebut dilaksanakan melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) selaku unsur pelaksana tugas LKPP.

Dalam keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar disebutkan bahwa pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten memerlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan penyelenggaraan program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta penyusunan dan penyelenggaraan program sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun prinsip dasar standar kompetensi menurut Keputusan tersebut di antaranya adalah :
  1. Relevan dengan kebutuhan pekerjaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Valid terhadap kondisi dan lingkungan kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Fleksibel untuk diterapkan di berbagai bidang/jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Dapat diterima (acceptable) oleh semua pemangku kepentingan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. Mampu telusur terhadap acuan dan ketentuan yang berlaku. 
Penyusunan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk meletakkan dasar dan pondasi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis kompetensi dengan sasaran sebagai berikut :
  1. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam pengembangan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis kompetensi
  4. Adanya acuan yang lebih terarah dan terukur dalam pengembangan profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa LKPP bertugas melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan pengaturan tentang proses sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam ketentuan umum peraturan tersebut, disebutkan bahwa
“ Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilian dan sertifikasi ulang. Adapun tujuan penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh sumberdaya manusia yang profesional.”

Mengacu pada Peraturan tersebut, tujuan penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan di antaranya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional; dan sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Sertifikasi Keahlian diselenggarakan oleh Deputi Bidang PPSDM sebagai unsur pelaksana tugas LKPP, berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). SK3 merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM LKPP. Penetapan Standar Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3 Tahun 2011 yang telah disinggung di atas.

Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi tahapan Pelatihan, On-Job Training dan Ujian Sertifikasi, hal ini sebagaiman tertulis dalam Pendahuluan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang dikeluarkan oleh LKPP.

Adapun tujuan umum pelatihan pengadaan ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana secara efisien dan efektif.

Sedangkan tujuan khusus Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar ini di antaranya :
  1. Peserta mampu memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum/peraturan yang terkait, pihak-pihak yang terkait, serta prinsip pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  2. Peserta mampu memahami persiapan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan umum, penentuan sistem pengadaan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi pengadaan, pemilihan jenis kontrak), pemilihan metode kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan, penyusunan HPS, dan penyusunan dokumen pengadaan.
  3. Peserta mampu memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Konsultasi.
  4. Peserta mampu memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola.
  5. Peserta mampu mengetahui peraturan pelaksanaan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Usaha Kecil dan peraturan pengadaan barang/jasa dengan dana PHLN.
  6. Peserta mampu memahami kegunaan dan kebutuhan E-Procurement Jenjang Sertifikasi Keahlian menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 terdiri dari :
1. Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.
Sertifikasi Keahlian Tingkap Pertama/Dasar merupakan kegiatan untuk menjamin penugasan kompetensi yang berkaitan dengan regulasi dan kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

2. Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah.
Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah merupakan kegiatan untuk menjamin penugasan kompetensi proses Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan logistik, dan pengetahuan manajemen aset, serta kompetensi keahlian pendukung yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proses Pengadaan Barang/Jasa.

3. Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut.
Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut merupakan kegiatan untuk menjamin penugasan kompetensi proses Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan pengetahuan manajemen aset yang dibutuhkan untuk Pengadaan Barang/jasa yang kompleks dan atau pekerjaan dengan volume besar dengan frekuensi berulang.

Deputi Bidang PPSDM dalam kewenangannya menyelenggarakan Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar membawahi Direktorat Bina Sertifikasi Profesi yang bertugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar dan manual di bidang sertifikasi profesi Pengadaan Barang/Jasa. 

Adapun Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut :
  1. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Reguler adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara terjadwal di seluruh provinsi;
  2. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Khusus adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang memiliki PNS terbatas;
  3. Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar Berbasis Komputer adalah Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan media komputer.
Kriteria kelulusan ujian sertifikasi ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM melalui Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penetapan Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar.

Adapun isi surat ketetapan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :
  1. Menetapkan Nilai Ambang Batas kelulusan ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar sebesar 167
  2. Soal ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar berjumlah 90 soal, 25 soal tipe benar salah, 55 soal tipe pilihan ganda, 10 soal tipe pilihan ganda kasus.
  3. Nilai/skor jawaban benar bagi soal berbentuk benar salah adalah 2, nilai/skor jawaban benar bagi soal berbentuk pilihan ganda adalah 3, nilai/skor jawaban benar bagi soal berbentuk pilihan ganda kasus adalah 4, nilai jawaban salah/kosong adalah nol.
Selain menetapkan ambang batas kelulusan ujian di atas, Deputi Bidang PPSDM juga membuat sebuah Pedoman Pelaksanaan dan Tata Tertib Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Tingkat Pertama/Dasar, yang terdiri dari penjelasan mengenai kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara ujian sertifikasi, pedoman pelaksanaan sebelum ujian, pada saat ujian berlangsung dan saat ujian selesai
dilaksanakan.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengertian Dan Metode-Metode Pengadaan Menurut Ahli"

Posting Komentar

Blog ini jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan Saran dari Sobat Pembaca